BANDA ACEH - Presiden Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Muhammad Said
Didu, menilai, Sabang lebih cocok jadi pangkalan perikanan Asia Selatan.
Sebab secara alamiah, Sabang akan menjadi pintu masuk dan penghubung
Indonesia ke negara-negara Asia Selatan.
“Menjadikannya sebagai pangkalan perikanan Asia Selatan lebih realistis dan rasional,”
kata Said Didu kepada Serambi, Sabtu.
Said Didu prihatin dan sedih melihat kondisi masyarakat Sabang. Ia menyaksikan bagaimana ibu-ibu di Sabang, demi menafkahi keluarga, harus memikul gula pasir ke KMP BRR Aceh untuk kemudian diberangkatkan ke Banda Aceh.
“Itupun belum tentu mulus. Setiba di Pelabuhan Ulee Lheue, Banda Aceh, gula pasir ditahan Polisi dan petugas Bea Cukai karena tidak ada izin impor,” imbuhnya.
Menurut Ketua Umum IPB itu, Sabang belum tepat disebut sebagai Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas, karena sejak ditetapkan 12 tahun lalu, masyarakat belum menerima manfaat dari status tersebut.
Setiap tahun, ujarnya, tidak kurang dari Rp 500-an miliar anggaran disalurkan kepada Badan Pengusaha Kawasan Sabang (BPKS). Tetapi karena anggaran itu kami nilai belum cukup untuk mempersiapkan prasarana dan sarana dasar pelabuhan yang dicita-citakan terlalu besar, sehingga akhirnya terkuras untuk biaya pembebasan lahan dan bangun fasilitas dermaga.
“Konsep Kawasan Pelabuhan besar Internasional silahkan diteruskan, tapi untuk mengisi aktivitas dan memberikan pekerjaan kepada masyarakat, maka kegiatan yang paling efisien, efektif dan cepat adalah sektor perikanan. Dermaga yang ada sekarang ini gunakan sebagai pangkalan perikanan Asia Selatan,” ujar mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini.
Dinas Kelautan Setuju
KEPALA Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Razali AR, setuju dengan pendapat yang disampaikan Said Didu. Program jangka pendek dan menengah yang sedang disusun saat ini adalah menjadikan Sabang menjadikan sebagai sebagai pangkalan perikanan Asia Selatan.
“Pelimpahan berbagai perizinan sudah selesai dibahas dua pekan lalu oleh Tim Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPKS, Dinas Kelautan dan Perikanan, Bappeda Aceh, dan instansi teknis lainnya,” ungkap Razali.
Bahkan tambah dia, saat ini sejumlah investor perikanan nasional dan lokal maupun luar sudah ada yang membeli rumah dan tanah di Sabang untuk dijadikan Kantor Perwakilan dan Gudang perbekalan armada penangkapan ikan.
“Gagasan agar Sabang dijadikan pangkalan perikanan laut untuk Asia Selatan sangat tepat dan itu sudah kita siapkan konsep, program dan master plan-nya ke depan. Sekarang ini kita sedang menunggu mekanisme pemberian izin investasi tangkap ikan di kawasan ZEE Indonesia dari Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta,” demikian Razali.
“Menjadikannya sebagai pangkalan perikanan Asia Selatan lebih realistis dan rasional,”
kata Said Didu kepada Serambi, Sabtu.
Said Didu prihatin dan sedih melihat kondisi masyarakat Sabang. Ia menyaksikan bagaimana ibu-ibu di Sabang, demi menafkahi keluarga, harus memikul gula pasir ke KMP BRR Aceh untuk kemudian diberangkatkan ke Banda Aceh.
“Itupun belum tentu mulus. Setiba di Pelabuhan Ulee Lheue, Banda Aceh, gula pasir ditahan Polisi dan petugas Bea Cukai karena tidak ada izin impor,” imbuhnya.
Menurut Ketua Umum IPB itu, Sabang belum tepat disebut sebagai Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas, karena sejak ditetapkan 12 tahun lalu, masyarakat belum menerima manfaat dari status tersebut.
Setiap tahun, ujarnya, tidak kurang dari Rp 500-an miliar anggaran disalurkan kepada Badan Pengusaha Kawasan Sabang (BPKS). Tetapi karena anggaran itu kami nilai belum cukup untuk mempersiapkan prasarana dan sarana dasar pelabuhan yang dicita-citakan terlalu besar, sehingga akhirnya terkuras untuk biaya pembebasan lahan dan bangun fasilitas dermaga.
“Konsep Kawasan Pelabuhan besar Internasional silahkan diteruskan, tapi untuk mengisi aktivitas dan memberikan pekerjaan kepada masyarakat, maka kegiatan yang paling efisien, efektif dan cepat adalah sektor perikanan. Dermaga yang ada sekarang ini gunakan sebagai pangkalan perikanan Asia Selatan,” ujar mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini.
Dinas Kelautan Setuju
KEPALA Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Razali AR, setuju dengan pendapat yang disampaikan Said Didu. Program jangka pendek dan menengah yang sedang disusun saat ini adalah menjadikan Sabang menjadikan sebagai sebagai pangkalan perikanan Asia Selatan.
“Pelimpahan berbagai perizinan sudah selesai dibahas dua pekan lalu oleh Tim Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPKS, Dinas Kelautan dan Perikanan, Bappeda Aceh, dan instansi teknis lainnya,” ungkap Razali.
Bahkan tambah dia, saat ini sejumlah investor perikanan nasional dan lokal maupun luar sudah ada yang membeli rumah dan tanah di Sabang untuk dijadikan Kantor Perwakilan dan Gudang perbekalan armada penangkapan ikan.
“Gagasan agar Sabang dijadikan pangkalan perikanan laut untuk Asia Selatan sangat tepat dan itu sudah kita siapkan konsep, program dan master plan-nya ke depan. Sekarang ini kita sedang menunggu mekanisme pemberian izin investasi tangkap ikan di kawasan ZEE Indonesia dari Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta,” demikian Razali.
Senin, 17 September 2012 14:10 WIB (http://aceh.tribunnews.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar