Pemerintah Minta Program Kelautan dan Perikanan Dievaluasi

TEMPO Interaktif, Jakarta:Wakil Presiden, Jusuf Kalla, meminta akademisi mengevaluasi program dan kebijakan pemerintah dalam pembangunan kelautan dan perikanan selama 5 tahun terakhir. Kalla berpendapat pembangunan sektor kelautan dan perikanan harus terpadu.

"Wakil presiden meminta (program) yang sudah ada harap dievaluasi," kata Ketua Tim Pengarah Rembuk Kelautan Nasional, John Haluan, usai bertemu Wakil Presiden, Jusuf Kalla, di kantor Wakil Presiden, Kamis (8/1).

Selama ini, sektor kelautan dan perikanan belum menjadi prioritas pembangunan. Akibatnya, sekitar 4 juta penduduk pesisir miskin. Persoalan di bidang kelautan diantaranya illegal fishing dan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi laut.

Anggota tim pengarah, Ari Purbayanto, mengatakan pembangunan kelautan dan perikanan dilakukan dengan membangun sumber daya manusia dan infrastruktur. Pengembangan industri perikanan harus dilakukan melalui pengadaan kapal penyeberangan, kapal tangkap, serta kapal patroli.

Kalla berpendapat, ujar dia, listrik merupakan penunjang utama industri perikanan. Usaha penangkapan ikan harus dilengkapi cold storage yang membutuhkan daya listrik cukup besar. "Untuk membangun perikanan butuh listrik yang memadai," ujarnya.

Anggaran untuk pemerintah daerah, kata John, selama ini masih dihitung berdasarkan luas wilayah daratan. Padahal, pemerintah daerah juga harus menangani wilayah lautan yang sulit dijangkau. Dia meminta pemerintahan mendatang memperhitungkan luas wilayah lautan untuk pengelolaan daerah. "Anggaran daerah tidak cukup untuk membiayai transportasi laut dan antar pulau ketika pemerintah daerah meninjau wilayah lautan," katanya.

Dia berharap partai politik yang nantinya berkuasa lima tahun mendatang memiliki visi pembangunan kelautan dan perikanan. Namun, kalangan akademisi tidak berniat membuat kontrak sosial bagi partai politik agar konsisten membangun kelautan dan perikanan. "Mau sampai hitungan tahun ke berapa negara ini merdeka baru akan mencapai masyarakat adil dan makmur kalau partai tidak bervisi membangun kelautan dan perikanan?" katanya.